STAIN Al-Fatah Jayapura Raih Peringkat Pertama Pengelola Proyek SBSN se-Indonesia

STAIN Al-Fatah Jayapura Raih Peringkat Pertama Pengelola Proyek SBSN se-Indonesia

(Jayapura,  27 Juli 2017) –  Kementerian Keuangan R.I. memberikan piagam penghargaan kepada STAIN Al-Fatah Jayapura sebagai Unit kerja peraih peringkat pertama dalam hal manajemen kas proyek SBSN, Kamis 27 Juli 2017. Direktur Pengelolaan Kas Negara, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Rudy Widodo menyampaikan, penghargaan ini diberikan kepada unit kerja di seluruh Indonesia yang mampu menerapkan manajemen kualitas proyek SBSN dengan baik.

Direktur Pengelolaan Keuangan Kemenkeu Rudy Widodo (kiri) menyerahkan piagam kepada Ketua STAIN Al-Fatah Dr Idrus Al-Hamid

Direktur Pengelolaan Keuangan Kemenkeu Rudy Widodo (kiri) menyerahkan piagam kepada Ketua STAIN Al-Fatah Dr Idrus Al-Hamid

Ketua STAIN Al-Fatah Jayapura Dr. H. Idrus Al-Hamid, S.Ag, M.Si yang menerima langsung penghargaan tersebut mengatakan, pihaknya selalu berusaha mengerjakan segala proyek yang dibiayai dari anggaran SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami mendorong semua pihak yang bekerja di lingkungan STAIN Al-Fatah Jayapura untuk terus berpedoman pada aturan-aturan hukum dan aturan teknis yang memang sudah digariskan, baik dari Kementerian Keuangan maupun dari Kementerian Agama,” tegasnya.

Ketua menyampaikan ucapan syukur dan berterimakasih kepada PPK dan Tim SBSN serta semua pihak yang telah bekerja keras sehingga STAIN Al-Fatah Jayapura mendapatkan peringkat pertama dalam bidang ini. Acara pemberian piagam penghargaan dilaksanakan dalam bingkai kegiatan Workshop Pinjaman dan Hibah 2017 di Gedung eks. MA Jl Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis 27 Juli 2017.

SBSN atau sukuk negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dengan berdasar pada prinsip-prinsip syariah. Kepemilikan dana SBSN ini bersumber dari penghimpunan dana masyarakat sebagai investor melalui instrumen investasi yang halal.  Dana yang terhimpun melalui sukuk Negara ini kemudian digunakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk pembangunan infrastruktur di sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, perumahan rakyat, penyediaan pelayanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri, dan pembangunan lain yang sesuai dengan kebijakan strategis pemerintah. (Her)

Share this post