Pelayanan Birokrasi dan Akuntabilitas Publik Membutuhkan keteladanan

Pelayanan Birokrasi dan Akuntabilitas Publik Membutuhkan keteladanan

(Jayapura,  7 Agustus 2018) – Pelayanan Birokrasi dan Akuntabilitas Publik membutuhkan keteladanan. Rektor IAIN Fattahul Muluk Papua Dr. H. Idrus Alhamid, S.Ag, M.Si menyampaikan hal ini di sela-sela kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Agama (Kemenag) RI Tahun 2018, di Jakarta, (07/08).

Menag Lukman Hakim Saifudin membuka Rakor didampingi Ketua Komisi VIII DPR dan Sekjen Kemenag Nur Syam

Menag Lukman Hakim Saifudin membuka Rakor didampingi Ketua Komisi VIII DPR dan Sekjen Kemenag Nur Syam

“Organisasi publik atau pemerintah, harus bisa menampilkan wajahnya dalam melakukan fungsi pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari harapan mewujutkan integritas layanan prima, yang akuntabel,” ujarnya.

Menurut Rektor, ini adalah implementasi Peraturan Presiden Nomor. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

“Saya melihat Instansi Pemeritah vertikal selalu melakukan upaya penegasan integritas yang profesional, reponsibilitas yang mampu melahirkan inovasi, dengan rasa tanggung jawab yang tinggi,” tambahnya.

Namun, sambungnya, yang terpenting dari semua itu adalah keteladanan yang harus ditunjukkan sebagai lokomotif dalam mengekspresikan budaya kerja untuk melakukan pelayanan publik.

Rakor KPA dibuka secara resmi oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Peserta Rakor KPA berasal dari seluruh Kepala Kanwil, para rektor, Ketua PTKN, pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenag.

Dalam kegiatan tersebut, hadir pula Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher, Pejabat Eselon I, Ketua BPKH, Ketua Baznas, Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri.

Rektor IAIN Fattahul Muluk Papua Dr. H. Idrus Alhamid, S.Ag, M.Si

Rektor IAIN Fattahul Muluk Papua Dr. H. Idrus Alhamid, S.Ag, M.Si

Dalam sambutan pembukaan Rakor, Menteri Agama (Menag) mementingkan upaya pencegahan tindakan koruptif  dalam melakukan pelayanan publik.

“Jangan sampai kita menjadi bagian orang-orang zalim, karena satu dan lain hal lalu kemudian dana-dana yang sejatinya untuk masyarakat tidak bisa kita eksekusi,” kata Menag.

Menurut Menag, penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Agama Tahun 2018, merupakan salah satu strategi penting dalam upaya pencapaian kinerja pelaksanaan program dan anggaran sesuai yang diharapkan.

“Rakor ini juga sebagai evaluasi sehingga sejak sekarang sudah bisa kita prediksi dan antisipasi kira-kira tingkat penyerapan seperti apa kedepannya,” ujar Menag

Sebelumnya Ketua Panitia Rakor KPA Kemenag, Ali Irfan mengatakan Rapat Koordinasi Kuasa Pengguna Anggaran tahun ini bertujuan diantaranya untuk menyamakan persepsi dalam pengambilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga menganugerahkan penghargaan pada unit kerja Kementerian Agama yang dinilai berprestasi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), Duta Barang Milik Negara (BMN) Teladan dan Duta Akrual Teladan. (Her).

Share this post